Rekapitulasi Produk Hukum

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Berdasarkan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.

Untuk memperhatikan mekanisme dan beban biaya perjalanan dinas dalam rangka tertib administrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka pelaksanaan salah satu strategi kebijakan daerah dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan sebagai langkah awal dalam memberikan dorongan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal maka perrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan Keluarga.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 206 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten barito utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengeloalaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yag menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) sehingga untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi,etos kerja, tanggung jawab,etika dan moral segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara terencana,sistematis dan terpadu sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati