Rekapitulasi Produk Hukum

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Berdasarkan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.

Untuk memperhatikan mekanisme dan beban biaya perjalanan dinas dalam rangka tertib administrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/M/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 206 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten barito utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengeloalaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk diselaraskan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kab. Barito Utara Tahun 2018-2023, perlu dilakukan penyesuaian .