Rekapitulasi Produk Hukum

Berdasarkan pertimbangan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan saat usia dini anak dan diperlukannya dukungan dari semua unsur maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Berdasarkan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di daerah maka dengan ini perlu ditetapkan peraturan bupati no 18 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara.

Untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Untuk menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, teritegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 206 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten barito utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengeloalaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan kesehatan dan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dalam wilayah Kabupaten Barito Utara maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Jaminan Kesehatan Daerah.