Rekapitulasi Produk Hukum

Berdasarkan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.

Untuk memperhatikan mekanisme dan beban biaya perjalanan dinas dalam rangka tertib administrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.

Karena indikasi adanya peningkatan zat polutan di udara dan dalam rangka menjaga kualitas udara maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengendalian Pencemaran Udara.\r\n

Dalam rangka pelaksanaan salah satu strategi kebijakan daerah dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan sebagai langkah awal dalam memberikan dorongan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal maka perrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan Keluarga.

Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Bahwa untuk memenuhi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Perusahaan Pers.

Berkenaan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara maka perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi, yang diatur dalam Peraturan Bupati