Rekapitulasi Produk Hukum

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan dengan adanya perubahan jenis aset tetap dan jumlah harga pada Perbup Nomor 34 Tahun 2024 serta bahwa kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah.

Bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, bahwa pemerintah daerah , keluarga, kelompok organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab dan bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten Barito Utara maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Anak

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke Tiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2026.

Bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dan dalam rangka penguatan fungsi lembaga kemasyarakatan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Serentak dan Antar Waktu

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 bulan September tahun 2021,perlu menetapkan Peraturan Daerah

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati