Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.
Total Produk Hukum
Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.
Berlaku
Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.
Tidak Berlaku
Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.
Total dokumen per kategori.
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
|
PE
Peraturan Daerah
|
86 |
|
PE
Peraturan Bupati
|
292 |
|
KE
Keputusan Bupati
|
0 |
|
PE
Peraturan Desa
|
0 |
|
PU
Putusan Pengadilan
|
0 |
|
MO
Monografi
|
0 |
|
LA
Lain-lain
|
0 |
Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.
Berlaku
Tidak Berlaku
Hasil sesuai filter yang dipilih.
| Judul / Perihal | Bentuk | Tahun Penetapan | Tahun Diundangkan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
Bahwa objek retribusi Rumah Potong Hewan belum terakomodir, sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
|
Peraturan Daerah | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU
Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Serentak dan Antar Waktu
|
Peraturan Daerah | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan nilai Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
|
Peraturan Daerah | 2021 | - | Detail |
Menggunakan tanggal unggah dokumen.
| Bulan | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| Jan 2026 | 0 |
| Feb 2026 | 0 |
| Mar 2026 | 0 |
| Apr 2026 | 0 |
| May 2026 | 371 |
| Jun 2026 | 3 |
Menggunakan kolom tahun pada dokumen.
| Tahun | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| 2022 | 54 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 29 |
| 2026 | 1 |