Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.
Total Produk Hukum
Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.
Berlaku
Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.
Tidak Berlaku
Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.
Total dokumen per kategori.
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
|
PE
Peraturan Daerah
|
12 |
|
PE
Peraturan Bupati
|
3 |
|
KE
Keputusan Bupati
|
0 |
|
PE
Peraturan Desa
|
1 |
|
PU
Putusan Pengadilan
|
1 |
|
MO
Monografi
|
0 |
|
LA
Lain-lain
|
372 |
Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.
Berlaku
Tidak Berlaku
Hasil sesuai filter yang dipilih.
| Judul / Perihal | Bentuk | Tahun Penetapan | Tahun Diundangkan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TEWEH BARU KECAMATAN TEWEH SELATAN DAN KECAMATAN LAHEI BARAT
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten dengan Peraturan Daerah
|
Lain-lain | 2012 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PETA BATAS DESA BUKIT SAWIT DENGAN BUTONG, DESA TAWAN JAYA DAN DESA PANDRAN PERMAI KECAMATAN TEWEH SELATAN
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyebutkan Peta Penegasan Batas Desa ditetapkan denag Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Berdasarkan Ketentuan dala Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko sehingga diperlukan pedoman dengan menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara
|
Lain-lain | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta ketentuan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
|
Lain-lain | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2022 | - | Detail |
Menggunakan tanggal unggah dokumen.
| Bulan | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| Dec 2025 | 2 |
| Jan 2026 | 0 |
| Feb 2026 | 0 |
| Mar 2026 | 0 |
| Apr 2026 | 0 |
| May 2026 | 372 |
Menggunakan kolom tahun pada dokumen.
| Tahun | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| 2022 | 55 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 40 |
| 2025 | 34 |
| 2026 | 0 |