Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.
Total Produk Hukum
Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.
Berlaku
Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.
Tidak Berlaku
Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.
Total dokumen per kategori.
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
|
PE
Peraturan Daerah
|
84 |
|
PE
Peraturan Bupati
|
309 |
|
KE
Keputusan Bupati
|
0 |
|
PE
Peraturan Desa
|
0 |
|
PU
Putusan Pengadilan
|
0 |
|
MO
Monografi
|
0 |
|
LA
Lain-lain
|
4 |
Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.
Berlaku
Tidak Berlaku
Hasil sesuai filter yang dipilih.
| Judul / Perihal | Bentuk | Tahun Penetapan | Tahun Diundangkan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah
|
Peraturan Daerah | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d,Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Daerah.
|
Peraturan Daerah | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito utara No 3 Tahun 2021 ,perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Pengedalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
|
Peraturan Bupati | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
|
Peraturan Bupati | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 pada ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ,perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2015 | - | Detail |
Menggunakan tanggal unggah dokumen.
| Bulan | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| Mar 2026 | 0 |
| Apr 2026 | 0 |
| May 2026 | 371 |
| Jun 2026 | 1 |
| Jul 2026 | 16 |
| Aug 2026 | 6 |
Menggunakan kolom tahun pada dokumen.
| Tahun | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| 2022 | 54 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 30 |
| 2026 | 22 |