Rekapitulasi Produk Hukum

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Serentak dan Antar Waktu

Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup sumber daya manusia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yag menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) sehingga untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi,etos kerja, tanggung jawab,etika dan moral segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara terencana,sistematis dan terpadu sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati

bahwa dalam rangka pemberian pedoman penyelenggaraan karang taruna perlu disusun ketentuan yang mengatur kedudukan tugas dan fungsi serta hal-hal lain yang terkait dengan program dan pemberdayaan karang taruna

bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d,Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk mewujudkan penyelengaraan Negara yang baik dan bbas dari praktek tindak pidana korupsi,perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan tindak pidana korupsi melalui sistem penanganan pengaduan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang_undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati.