HUTAN ADAT SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ADAT

Tipe Dokumen	:	Artikel
Judul	:	Hutan Adat sebagai Objek Perlindungan Hukum dalam Menjamin Pemenuhan Hak Masyarakat Adat
T.E.U. Badang/Pengarang	:	-
Tempat Terbit	:	Barito Utara
Tahun Terbit	:	2026
Sumber	:	1.    Anggia, M., Fitri, A.T.N., Pratiwi, N.H., Angrayni, L.. (2026). Analisis Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol. 4 (3). 2.    Lay, B.P., Geme, M.T., Maran, M.G.M.. (2026). Kedudukan Hutan Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tinjauan Yuridis Empiris terhadap Hutan Adat Napan. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol. 6 (4). 3.    Uduala, M.P.. (2026). Peran Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Pemerintah terhadap Pengelolaan Hutan Adat. PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14 (1).
Subjek	:	Hak Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat
Bahasa	:	Indonesia
Bidang Hukum	:	Hukum Adat
Lokasi	:	Bagian Hukum Kab. Barito Utara
Lampiran	:

Bagi masyarakat adat, hutan memiliki nilai fungsional dan eksistensial sebagai penopang kehidupan di bidang sosio-ekonomi dan budaya. Ketergantungan ini membentuk tata kelola komunal yang berorientasi pada kelestarian jangka panjang. Dengan memanfaatkan kearifan lokal (local wisdom), masyarakat adat secara intuitif mengukur daya dukung lingkungan dan meregulasi pemanfaatan sumber daya guna memelihara keseimbangan ekosistem. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait hutan adat turut memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal secara berkelanjutan.

Ketentuan mengenai hutan adat terdapat dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara historis, UU Kehutanan awalnya mengualifikasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, sehingga otoritas penguasaan dan pengelolaannya berada sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah. Namun, dinamika ketatanegaraan mengalami pergeseran fundamental pasca-keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan MK tersebut secara tegas mendekonstruksi status hutan adat dari rezim hutan negara—menetapkannya sebagai kategori hutan yang berdiri mandiri dengan status hukum tersendiri, di mana hak penguasaan serta kewenangan pengelolaannya beralih secara mutlak kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Landasan hukum mengenai hak ulayat MHA terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyyaratkan keberlakuan hak ulayat sepanjang eksistensinya nyata (exist) dan selaras dengan kepentingan nasional. Secara konseptual, norma ini mencerminkan kompromi negara dalam menyelaraskan hak-hak MHA dengan agenda pembangunan nasional. Akan tetapi, kriteria normatif tersebut mengandung keterbukaan tafsir, terutama pada klausa "kepentingan nasional". Dalam praktik penegakan hukum, frasa ini kerap dijadikan legitimasi yuridis untuk membatasi atau bahkan menjustifikasi pengambilalihan hak atas tanah adat tanpa penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Dinamika dan tantangan mutakhir dalam perlindungan hutan ulayat kian mengemuka pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya. Penyederhanaan perizinan berusaha berpotensi besar mereduksi hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas ulayatnya. Skema perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based licensing) belum secara komprehensif mengakomodasi wilayah adat yang dikelola secara historis-genetis, sehingga memposisikan MHA dalam kerentanan konflik agraria dan struktural di sektor kehutanan.

Terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, skema penetapan ini masih bergantung penuh pada ketersediaan Peraturan Daerah dalam menetapkan MHA, sehingga memicu disparitas perlindungan antar wilayah. Akibatnya, timbul ketimpangan perlindungan hukum, di mana masyarakat adat di daerah yang belum menerbitkan Perda otomatis kehilangan jaminan perlindungan atas hutan adat mereka.

Keterbatasan formalitas administratif dan prosedur penetapan legal yang lamban menjadi kerentanan utama MHA dalam mempertahankan ulayatnya. Hambatan fundamental terletak pada prosedur verifikasi dan validasi yang berjenjang—meliputi identifikasi, kajian akademis, hingga legalisasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Kepala Daerah. Ketergantungan yang tinggi pada political will pemerintah daerah membuat proses ini memakan waktu bertahun-tahun. Implikasinya, terjadi kecacatan jangka waktu (vacuum of protection) di mana wilayah adat yang sedang diperjuangkan kerap telanjur dibebani Izin Usaha Pemanfaatan/Konsesi di sektor perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan industri. Fenomena ini memicu ketimpangan tumpang tindih regulasi dan mengeskalasi potensi konflik agraria struktural.

Problematikan mendasar dalam pemenuhan hak MHA atas tata kelola kehutanan bersumber dari adanya benturan kebijakan ataran prioritas ekonomi nasional dan jaminan hak-hak fundamental MHA. Pembangunan ekonomi nasional cenderung lebih berorientasi pada pertumbuhan berbasis ekstraksi sumber daya alam dengan pemberian izin konsesi skala besar pada sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi kerap mengabaikan pentingnya partisipasi masyarakat. Penerbitan izin berusaha di kawasan hutan seringkali mengabaikan keterlibatan Masyarakat Hukum Adat (MHA), sehingga ‘menutup’ ruang aspirasi maupun hak keberatan mereka atas ulayatnya. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat adat, yang memicu munculnya sengketa sosial dan ketidakadilan yang mengakar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik garis besar bahwasanya perlindungan hak MHA dalam tata kelola kehutanan menuntut komitmen politik yang konkret dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hak-hak tersebut dapat diwujudkan dengan beberapa langkah, seperti penguatan partisipasi masyarakat dalam suatu proyek dan/atau kegiatan yang berada pada wilayah mereka melalui prinsip FPIC, harmonisasi regulasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas serta akses bantuan hukum bagi masyarakat adat. Dengan demikian, tata kelola hutan di Indonesia dapat berorientasi pada tatanan yang menjunjung keadilan, kelestarian ekosistem, dan penghormatan terhadap kebudayaan masyarakat adat.

 

Pengolah Artikel JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara: Digna Defianti, S.IP