PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DI INDONESIA

Tipe Dokumen	:	Artikel
Judul	:	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DI INDONESIA
T.E.U. Badang/Pengarang	:	-
Tempat Terbit	:	Barito Utara
Tahun Terbit	:	2026
Sumber	:	1.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2.    Alya, A.H., Hartanto, H.. (2026). Mekanisme Pendistribusian Kerugian dalam Perkara Class Action di Indonesia. Verstek Jurnal Hukum Acara. 14 (1); 3.    Erlinawati, Manalu, N.Y.B.B., Rizki C.I., Danialsyah. (2025). Kedudukan Gugatan Class Action dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. 3 (4); 4.    Hakim, L. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. 2 (12); 5.    Widiarty, W.S.. (2015). Gugatan Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum. 1 (2);
Subjek	:	Kerusakan Lingkungan, Masyarakat
Bahasa	:	Indonesia
Bidang Hukum	:	Hukum Lingkungan, Hukum Perdata
Lokasi	:	Bagian Hukum Kab. Barito Utara
Lampiran	:

 

        Kerusakan lingkungan yang terjadi Indonesia tentu memberikan dampak yang signifikan bagi mereka yang berada di wilayah lingkungan tersebut. Tak hanya berdampak pada masyarakat, kerusakan lingkungan juga berimbas pada ketidakstabilan eksosistem di mana tumbuhan dan hewan kehilangan habitat mereka. Salah satu kerusakan lingkungan yang secara nyata dan masih berlangsung di Indonesia adalah kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan, terutama yang terjadi di wilayah Kalimantan, merupakan salah satu contoh kerusakan lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat luar negeri, seperti Malaysia. Sehingga dalam hal ini, Undang-Undangn Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat yang terdapat dalam Pasal 91 UUPLH yang berbunyi:

Ayat 1:

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Ayat 2:

“Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.”

Ayat 3:

“Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

        Ketentuan Pasal 91 memberikan wewenang hukum bagi individu maupun kelompok masyarakat untuk menggugat pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan yang merugikan khalayak luas. Gugatan yang diajukan melalui pengadilan ini bertujuan untuk menuntut tanggung jawab hukum pihak pelanggar, baik berupa pembayaran ganti rugi maupun pelaksanaan tindakan pemulihan kondisi lingkungan. Melalui mekanisme class action, masyarakat yang dirugikan dapat lebih mudah memperoleh pemulihan hak keperdataan secara efisien. Mengajukan gugatan secara terpisah untuk kasus yang melibatkan fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama hanya akan menimbulkan inefisiensi. Berbagai manfaat dari mekanisme class action ini dijelaskan sebagai berikut:

1.    Penerapan class action memberikan efisiensi peradilan yang signifikan dengan mencegah terjadinya pengulangan gugatan (repetitive litigation) atas fakta dan dasar hukum yang sejenis secara individual. Efisiensi beban perkara ini tidak hanya menguntungkan beban administrasi dan peradilan di pengadilan, tetapi juga memberikan efisiensi biaya (cost-efficiency) bagi para pihak.

2.    Mekanisme class action memperluas akses terhadap keadilan (access to justice) dengan mengatasi hambatan finansial yang kerap menghalangi mereka yang hendak mencari keadilan. Dalam konteks gugatan yang diajukan oleh individu, potensi biaya perkara yang tidak sebanding dengan nilai tuntutan sering kali menjadi kendala utama bagi korban untuk memperjuangkan hak hukumnya. Melalui konsolidasi tuntutan para anggota kelompok (class members) ke dalam satu gugatan kolektif, beban ekonomis tersebut dapat didistribusikan secara proporsional sehingga meningkatkan efisiensi dan kelayakan finansial bagi masyarakat yang dirugikan.

3.    Mekanisme class action berfungsi mendorong perubahan perilaku pelanggar melalui penyediaan akses keadilan yang hemat biaya. Efisiensi ini meningkatkan risiko litigasi bagi pelaku usaha atau pihak yang berpotensi merugikan masyarakat, sehingga menciptakan efek jera untuk mencegah pelanggaran berulang.

        Secara khusus, mekanisme class action diatur lebih jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.Perma ini mengatur tahapan formil gugatan class action, mulai dari persyaratan penggugat sebagai wakil kelompok, pemberitahuan kepada anggota kelompok (notice to class members), hingga perlunya persetujuan dan pengesahan kelompok oleh hakim. Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan apakah syarat formal class action terpenuhi, antara lain melalui penilaian terhadap unsur: (a) Numerosity (jumlah anggota kelompok yang cukup besar), (b) Commonality (kesamaan permasalahan hukum atau fakta), (c) Typicality (kesamaan kepentingan hukum antara perwakilan dan kelompok), (d) Adequacy of representation (kesanggupan dan integritas perwakilan untuk melindungi kepentingan kelompok). 

        Salah satu kasus di mana gugatan class action dapat dikatakan baik ialah pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/PDT.G/2009/PN.TPI. Perkara ini melibatkan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat nelayan di wilayah terdampak. Berdasarkan keterangan saksi, Majelis Hakim menetapkan kerugian penghasilan harian para nelayan sebesar Rp80.000, dengan total kerugian selama 12 bulan mencapai Rp10.760.000.000. Dalam putusan ini, mekanisme distribusi kerugian diatur dengan membentuk Komisi Pembayaran Ganti Rugi. Komisi ini bertugas menghitung, memverifikasi, dan mendistribusikan ganti rugi. Komposisinya melibatkan tiga perwakilan penggugat, satu perwakilan dari masing-masing tergugat, serta pihak independen. Komisi diwajibkan memberitahukan anggota kelompok terkait pendaftaran dan pengumpulan dokumen bukti kerugian. Verifikasi dokumen dilakukan dalam waktu 30 hari kerja, sedangkan pembayaran ganti rugi harus diselesaikan dalam 14 hari kerja. Jika terdapat keterlambatan, kewajiban pembayaran akan diperhitungkan hingga terpenuhi. Komisi memiliki tanggung jawab melaporkan setiap tahap distribusi kepada Majelis Hakim. Laporan ini mencakup hasil verifikasi dan proses pembayaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada prosedur verifikasi yang terstruktur, kepastian tenggat waktu, serta penegakan sanksi atas keterlambatan. Di samping itu, keterlibatan institusional yang multisektoral menjadi instrumen krusial dalam menjamin objektivitas serta memelihara akuntabilitas dan kepercayaan publik.

        Kerangka regulasi di Indonesia secara tegas telah menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam menegakkan hukum lingkungan hidup demi mengantisipasi serta menanggulangi dampak kerusakan yang timbul. Integrasi antara Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya atas kerugian lingkungan melalui gugatan perwakilan kelompok (class action). Meskipun demikian, efektivitas dan keberhasilan pengabulan gugatan tersebut sangat bergantung pada mekanisme pendistribusian ganti rugi yang terstruktur, akuntabel dan transparan. Instrumen ini pada gilirannya merupakan manifestasi pemenuhan kewajiban negara dalam menjamin kepastian hukum, sekaligus merealisasikan hak konstitusional setiap warga negara untuk hidup dan bertempat tinggal di lingkungan yang aman, sehat, serta berkelanjutan.

 

Pengolah Artikel JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara: Digna Defianti, S.IP