Rekapitulasi Produk Hukum

Sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan tugas khususnya pada tugas pada Seksi Tata Pemerintahan dan uraian tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu menyesuaiakn kembali uraian tugas dengan menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara,perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang , perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Psal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka mewujudkan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien perlu adanya perencanaan dan penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, dan Ketentuan Pasal 9 ayat (I) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor \r\n P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri , prlu menetapkan Peraturan Bupati

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk diselaraskan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kab. Barito Utara Tahun 2018-2023, perlu dilakukan penyesuaian .