Rekapitulasi Produk Hukum

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara,perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara,perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Untuk menubuhkan rasa memiliki dan semangat baru dalam memberikan pelayanan, RSUD Muara Teweh memerlukan identitas yang mempunyai makna yang mencerminkan nilai sosial budaya masyarakat yang mudah dikenal, dihafal , dan melekat pada hati masyarakat, karenanya perlu menetapkn Peraturan Bupati tentang Penetapan Logo Rumah sakit Umum daerah Muara teweh

Sehubungan dengan adanya mekanisme perubahan penyaluran dan penambahan pembagian pagu Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara.

bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan,dan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Peraturan Bupati tersebut di atas perlu dilakukan perubahan dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara

Bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal termasuk kegiatan usaha pedagang kaki lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, yang keberadaannya perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri, selain itu masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan kota Muara Teweh sebagai kota Bersih, Aman, Rapi, Indah, Tertib dan Optimal. \r\n

bahwa untuk percepatan pendaftaran tanah,Pemerintah telah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018,untuk mendukung hal tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara