Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.
Total Produk Hukum
Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.
Berlaku
Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.
Tidak Berlaku
Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.
Total dokumen per kategori.
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
|
PE
Peraturan Daerah
|
12 |
|
PE
Peraturan Bupati
|
3 |
|
KE
Keputusan Bupati
|
0 |
|
PE
Peraturan Desa
|
1 |
|
PU
Putusan Pengadilan
|
1 |
|
MO
Monografi
|
0 |
|
LA
Lain-lain
|
372 |
Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.
Berlaku
Tidak Berlaku
Hasil sesuai filter yang dipilih.
| Judul / Perihal | Bentuk | Tahun Penetapan | Tahun Diundangkan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah beberapa kali diubah perlu menetapkan Peraturan Bupati.
|
Lain-lain | 2019 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BARITO UTARA
bahwa untuk percepatan pendaftaran tanah,Pemerintah telah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018,untuk mendukung hal tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara
|
Lain-lain | 2019 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan,dan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Peraturan Bupati tersebut di atas perlu dilakukan perubahan dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara
|
Lain-lain | 2019 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO UTARA
Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara.
|
Lain-lain | 2014 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING
Bahwa untuk mendukung upaya perbaikan gizi dalam hal penurunan stunting diperlukan pedoman untuk memberikan arah dan landaan hukum dalam pelaksanaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara
|
Lain-lain | 2019 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
untuk memenuhu ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2019 ,perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2019 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur ,infrastruktur dan sistem informasi berbasis elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2019 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG DAFTAR KEWENANANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA
Untuk melaksanakan ketentuan PAsal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa,perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2019 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS SE KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019
Dalam rangka pemanfaatan kembali dana non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada Puskesmas perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2019 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019-2023
air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ,bahwa target capaian penyediaan air minum dan sanitasi daerah masih mengalami berbagai kendala sehingga dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan sanitasi perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2019 | - | Detail |
Menggunakan tanggal unggah dokumen.
| Bulan | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| Dec 2025 | 2 |
| Jan 2026 | 0 |
| Feb 2026 | 0 |
| Mar 2026 | 0 |
| Apr 2026 | 0 |
| May 2026 | 372 |
Menggunakan kolom tahun pada dokumen.
| Tahun | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| 2022 | 55 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 40 |
| 2025 | 34 |
| 2026 | 0 |