Rekapitulasi Produk Hukum

Bahwa objek retribusi Rumah Potong Hewan belum terakomodir, sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan nilai Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang_undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang semula di Kandui Kecamatan Gunung Timang dipindahkan ke Ibu Kota Kabupaten, maka perlu menyesuaikan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis,dengan menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, dan Ketentuan Pasal 9 ayat (I) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor \r\n P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri , prlu menetapkan Peraturan Bupati

Sehubungan dengan terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Kabupaten Barito Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk diselaraskan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kab. Barito Utara Tahun 2018-2023, perlu dilakukan penyesuaian .