Rekapitulasi Produk Hukum

Sehubungan dengan adanya mekanisme perubahan penyaluran dan penambahan pembagian pagu Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Psal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di daerah yang penyelenggaraan nya melalui asas keterpaduan maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang semula di Kandui Kecamatan Gunung Timang dipindahkan ke Ibu Kota Kabupaten, maka perlu menyesuaikan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis,dengan menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Sehubungan dengan terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Kabupaten Barito Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang penting dan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berkenaan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara maka perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.