Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.
Total Produk Hukum
Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.
Berlaku
Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.
Tidak Berlaku
Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.
Total dokumen per kategori.
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
|
PE
Peraturan Daerah
|
84 |
|
PE
Peraturan Bupati
|
309 |
|
KE
Keputusan Bupati
|
0 |
|
PE
Peraturan Desa
|
0 |
|
PU
Putusan Pengadilan
|
0 |
|
MO
Monografi
|
0 |
|
LA
Lain-lain
|
4 |
Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.
Berlaku
Tidak Berlaku
Hasil sesuai filter yang dipilih.
| Judul / Perihal | Bentuk | Tahun Penetapan | Tahun Diundangkan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan nilai Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
|
Peraturan Daerah | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
Sehubungan dengan adanya mekanisme perubahan penyaluran dan penambahan pembagian pagu Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan , Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2023 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah
|
Peraturan Daerah | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Psal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2023 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang semula di Kandui Kecamatan Gunung Timang dipindahkan ke Ibu Kota Kabupaten, maka perlu menyesuaikan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis,dengan menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara
|
Peraturan Bupati | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah,perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2023 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG BUDAYA KERJA PEMERINTAH KABUPATN BARITO UTARA
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yag menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) sehingga untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi,etos kerja, tanggung jawab,etika dan moral segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara terencana,sistematis dan terpadu sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2021 | - | Detail |
Menggunakan tanggal unggah dokumen.
| Bulan | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| Mar 2026 | 0 |
| Apr 2026 | 0 |
| May 2026 | 371 |
| Jun 2026 | 1 |
| Jul 2026 | 16 |
| Aug 2026 | 6 |
Menggunakan kolom tahun pada dokumen.
| Tahun | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| 2022 | 54 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 30 |
| 2026 | 22 |