Rekapitulasi Produk Hukum

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d,Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk mewujudkan penyelengaraan Negara yang baik dan bbas dari praktek tindak pidana korupsi,perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan tindak pidana korupsi melalui sistem penanganan pengaduan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Pengedalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan tugas khususnya pada tugas pada Seksi Tata Pemerintahan dan uraian tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu menyesuaiakn kembali uraian tugas dengan menetapkan Peraturan Bupati

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dalam penyususnan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun menggunakan analisis standar belanja, standar standar harga satuan dan/atau standar teknis dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja.