Rekapitulasi Produk Hukum

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020,perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa kesehatan bayi,anak balita,anak dan wanita usia subur merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu daerah ,untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mempertahankan diperlukan tindakan imunisasi dan demi kepastian hukum maka perlu adanya pedoman pelakanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ,maka perlu menetapkan Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d,Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah

Bahwa Retribusi Daerah Merupakan salah satu sumber pendaptan daerah yang penting dan dalam rangka memenuhu ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 perlu membentu Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Bahwa BDB merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue,dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan/atau Aedes albopictus yang hingga saat ini belum ada obat dan vaksinnya, bahwa kasus DBD cenderung meningkat sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/762/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

bahwa untuk tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.\r\n

Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.