Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.
Total Produk Hukum
Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.
Berlaku
Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.
Tidak Berlaku
Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.
Total dokumen per kategori.
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
|
PE
Peraturan Daerah
|
86 |
|
PE
Peraturan Bupati
|
292 |
|
KE
Keputusan Bupati
|
0 |
|
PE
Peraturan Desa
|
0 |
|
PU
Putusan Pengadilan
|
0 |
|
MO
Monografi
|
0 |
|
LA
Lain-lain
|
0 |
Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.
Berlaku
Tidak Berlaku
Hasil sesuai filter yang dipilih.
| Judul / Perihal | Bentuk | Tahun Penetapan | Tahun Diundangkan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
bahwa ketentuan tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016, tetapi peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
|
Peraturan Bupati | 2020 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Barito Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020
|
Peraturan Bupati | 2020 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUGAN PEMERINTAH DAERAH
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2020 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah taun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2020 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Perlu Menetapakan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2020 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015
Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang dan pengembangan Agribisnis perlu didukung dengan penyediaan sarana produksi (pupuk) bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BARITO UTARA
Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan dan adanya persamaan persepsi dalam penanganan pengelolaan serta untuk mempermudah dalam penetapan pemberian dana kepada Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan ketentuan Pasal 126 pada ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , perlu diatur penetapan dengan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 , perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2020 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG OTORITAS VETERINER KABUPATEN BARTO UTARA
bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan maka perlu adanya otoritas veteriner dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Noor 7 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2020 | - | Detail |
Menggunakan tanggal unggah dokumen.
| Bulan | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| Jan 2026 | 0 |
| Feb 2026 | 0 |
| Mar 2026 | 0 |
| Apr 2026 | 0 |
| May 2026 | 371 |
| Jun 2026 | 3 |
Menggunakan kolom tahun pada dokumen.
| Tahun | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| 2022 | 54 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 29 |
| 2026 | 1 |