Rekapitulasi Produk Hukum

Bahwa kesehatan bayi,anak balita,anak dan wanita usia subur merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu daerah ,untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mempertahankan diperlukan tindakan imunisasi dan demi kepastian hukum maka perlu adanya pedoman pelakanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ,maka perlu menetapkan Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa dengan memperhatikan situasi, kondisi geografis Kabupaten Barito Utara serta untuk memaksimalkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal koordinasi ,komando pelaksanaan dan pengendaliaan dalam penanganan bencana, maka perlu peningkatan status Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara

Bahwa Retribusi Daerah Merupakan salah satu sumber pendaptan daerah yang penting dan dalam rangka memenuhu ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 perlu membentu Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Bahwa BDB merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue,dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan/atau Aedes albopictus yang hingga saat ini belum ada obat dan vaksinnya, bahwa kasus DBD cenderung meningkat sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara khususnya dalam hal pemberian honorarium Panitia atau Tim dan sejenisnya bagi\r\nPejabat/Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka untuk lebih efektif dan efesiennya pembiayaan dipandang perlu menetapkan standar honorarium bagi seorang Pejabat /\r\nPegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.\r\n

untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dalam upaya menuju kepemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Barito Utara, perlu diatur Pedoman Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara

Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB V huruf D angka 1 angka 2 huruf b Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ,perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tidak berstatus Badan Layanan Umum Daerah