Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.
Total Produk Hukum
Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.
Berlaku
Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.
Tidak Berlaku
Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.
Total dokumen per kategori.
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
|
PE
Peraturan Daerah
|
12 |
|
PE
Peraturan Bupati
|
3 |
|
KE
Keputusan Bupati
|
0 |
|
PE
Peraturan Desa
|
1 |
|
PU
Putusan Pengadilan
|
1 |
|
MO
Monografi
|
0 |
|
LA
Lain-lain
|
372 |
Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.
Berlaku
Tidak Berlaku
Hasil sesuai filter yang dipilih.
| Judul / Perihal | Bentuk | Tahun Penetapan | Tahun Diundangkan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi, yang diatur dalam Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021
Bahwa berkenaan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 343 ayat 1 butir a dan b pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ,perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH
Bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu ,diperlukan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
Bahwa objek retribusi Rumah Potong Hewan belum terakomodir, sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
|
Lain-lain | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan nilai Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
|
Lain-lain | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 bulan September tahun 2021,perlu menetapkan Peraturan Daerah
|
Lain-lain | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2015 | - | Detail |
Menggunakan tanggal unggah dokumen.
| Bulan | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| Dec 2025 | 2 |
| Jan 2026 | 0 |
| Feb 2026 | 0 |
| Mar 2026 | 0 |
| Apr 2026 | 0 |
| May 2026 | 372 |
Menggunakan kolom tahun pada dokumen.
| Tahun | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| 2022 | 55 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 40 |
| 2025 | 34 |
| 2026 | 0 |