Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.
Total Produk Hukum
Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.
Berlaku
Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.
Tidak Berlaku
Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.
Total dokumen per kategori.
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
|
PE
Peraturan Daerah
|
84 |
|
PE
Peraturan Bupati
|
309 |
|
KE
Keputusan Bupati
|
0 |
|
PE
Peraturan Desa
|
0 |
|
PU
Putusan Pengadilan
|
7 |
|
MO
Monografi
|
0 |
|
LA
Lain-lain
|
4 |
Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.
Berlaku
Tidak Berlaku
Hasil sesuai filter yang dipilih.
| Judul / Perihal | Bentuk | Tahun Penetapan | Tahun Diundangkan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/359/M.SM.04.00/2021 tanggal 8 April 2021, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2022 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU /PUBLIK SAFETY CENTER 119
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu,Pemerintah Daerah harus membentuk Publik Safety Center, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2023 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah
|
Peraturan Daerah | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT ATAU OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup sumber daya manusia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2021 | - | Detail |
Menggunakan tanggal unggah dokumen.
| Bulan | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| Mar 2026 | 0 |
| Apr 2026 | 0 |
| May 2026 | 371 |
| Jun 2026 | 1 |
| Jul 2026 | 16 |
| Aug 2026 | 13 |
Menggunakan kolom tahun pada dokumen.
| Tahun | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| 2022 | 54 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 30 |
| 2026 | 29 |