Rekapitulasi Produk Hukum

Form penyaringan hasil dan daftar rekap produk hukum sesuai menu Rekapitulasi di situs referensi.

Form Pefilteran Hasil

Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.

Bentuk

Tahun Penetapan

Tentang / Perihal

Tahun Diundangkan

Record per Halaman

Reset

Total Produk Hukum

378

Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.

Berlaku

378

Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.

Tidak Berlaku

0

Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.

Rekap per Jenis Dokumen

Total dokumen per kategori.

7 jenis

Jenis	Jumlah
PE Peraturan Daerah	86
PE Peraturan Bupati	292
KE Keputusan Bupati	0
PE Peraturan Desa	0
PU Putusan Pengadilan	0
MO Monografi	0
LA Lain-lain	0

Status Dokumen

Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.

Ringkasan

Berlaku

378

Aktif

Tidak Berlaku

0

Tidak berlaku

Rekap lengkap bisa diunduh lewat tombol ekspor di bawah.

Daftar Rekapitulasi

Hasil sesuai filter yang dipilih.

378 data

Judul / Perihal	Bentuk	Tahun Penetapan	Tahun Diundangkan	Aksi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN BARITO UTARA Dengan telah diserahkannya kewenangan bidang Perdagangan termasuk kewenangan perizinan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom, maka untuk melaksanakannya perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Barito Utara.	Peraturan Daerah	2004	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS SE KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 Dalam rangka pemanfaatan kembali dana non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada Puskesmas perlu menetapkan Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	2019	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG DAFTAR KEWENANANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA Untuk melaksanakan ketentuan PAsal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa,perlu menetapkan Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	2019	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN SEGMEN BATAS KELURAHAN LANJAS DENGAN DESA PENDREH DALAM WILAYAH KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Penetapan dan pengesahan Segmen Batas Kelurahan Lanjas dengan Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara	Peraturan Bupati	2018	-	Detail
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN KEGIATAN PERUSAHAAN DALAM DAERAH DI KABUPATEN BARITO UTARA Penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara, mencakup pula keseluruhan urusan di bidang pendanaan untuk pembangunan, dipandang perlu menggali sumber pendapatan asli daerah.	Peraturan Daerah	2003	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 untuk memenuhu ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2019 ,perlu menetapkan Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	2019	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING Bahwa untuk mendukung upaya perbaikan gizi dalam hal penurunan stunting diperlukan pedoman untuk memberikan arah dan landaan hukum dalam pelaksanaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara	Peraturan Bupati	2019	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA Berdasarkan hasil pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu dilakukan penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.	Peraturan Bupati	2014	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017,maka perlu menetapkan kembali tugas dan uraian tugas jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara	Peraturan Bupati	2017	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap asap rokok maka dipandang perlu menetapkan kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok yang diatur dalam Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	2014	-	Detail

Rekap Bulanan (6 Bulan Terakhir)

Menggunakan tanggal unggah dokumen.

Bulan	Jumlah Dokumen
Jan 2026	0
Feb 2026	0
Mar 2026	0
Apr 2026	0
May 2026	371
Jun 2026	3

Rekap Tahunan (5 Tahun Terakhir)

Menggunakan kolom tahun pada dokumen.

Tahun	Jumlah Dokumen
2022	54
2023	14
2024	32
2025	29
2026	1