Rekapitulasi Produk Hukum

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Pengedalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuanga Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Untuk mewujudkan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Untuk memperhatikan mekanisme dan beban biaya perjalanan dinas dalam rangka tertib administrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.

Untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka pelaksanaan salah satu strategi kebijakan daerah dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan sebagai langkah awal dalam memberikan dorongan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal maka perrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan Keluarga.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Sehubungan dengan adanya perubahan bantuan hibah untuk rumah ibadah, maka perlu mengubah peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015