Rekapitulasi Produk Hukum

Form penyaringan hasil dan daftar rekap produk hukum sesuai menu Rekapitulasi di situs referensi.

Form Pefilteran Hasil

Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.

Bentuk

Tahun Penetapan

Tentang / Perihal

Tahun Diundangkan

Record per Halaman

Reset

Total Produk Hukum

390

Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.

Berlaku

389

Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.

Tidak Berlaku

1

Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.

Rekap per Jenis Dokumen

Total dokumen per kategori.

7 jenis

Jenis	Jumlah
PE Peraturan Daerah	12
PE Peraturan Bupati	3
KE Keputusan Bupati	0
PE Peraturan Desa	1
PU Putusan Pengadilan	1
MO Monografi	0
LA Lain-lain	372

Status Dokumen

Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.

Ringkasan

Berlaku

389

Aktif

Tidak Berlaku

1

Tidak berlaku

Rekap lengkap bisa diunduh lewat tombol ekspor di bawah.

Daftar Rekapitulasi

Hasil sesuai filter yang dipilih.

390 data

Judul / Perihal	Bentuk	Tahun Penetapan	Tahun Diundangkan	Aksi
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah beberapa kali diubah perlu menetapkan Peraturan Bupati.	Lain-lain	2019	-	Detail
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Daerah Kabupaten Barito Utara.	Lain-lain	2007	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah ,perlu menetapkan Peraturan Bupati	Lain-lain	2019	-	Detail
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019-2039 Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor,daerah dan masyarakat serta memenuhi amanat Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Daerah	Lain-lain	2019	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 namun tidak sesuai lagi dengan perkembangan jumlah menara Telekomunikasi di Kabupaten Barito Utara sehingga perlu dilakukan perubahan\r\n	Lain-lain	2019	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2018, sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 12 Tahun 2019, maka perlu menetapkan peraturan Buapti Barito Utara	Lain-lain	2019	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN / PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA Dalam rangkaoptimalisasi penyelenggaraan pelayanan Publik,serta terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan dampak akibat musibah bencana bencana alam/sosial dikabupaten Barito Utara perlu diatur Tata Cara Pemberian/penggunaan Belanja tidak terduga.	Lain-lain	2010	-	Detail
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERLANGSUNGAN POLITEKNIK MUARA TEWEH Dalam rangka meningkatkan kuantitas sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Daerah telah menjalin kerjasama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi dengan nama Politeknik Muara Teweh, dan demi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Muara Teweh, maka perlu adanya jaminan dana penunjang dari Pemerintah Daerah.	Lain-lain	2008	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Untuk memenuhi ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati	Lain-lain	2015	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KODE KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA Untuk menjamin ketersedian arsip yang autentik dan mendinamiskan sistem kearsipan perlu menyusun kode klasifikasi kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Barito Utara	Lain-lain	2019	-	Detail

Rekap Bulanan (6 Bulan Terakhir)

Menggunakan tanggal unggah dokumen.

Bulan	Jumlah Dokumen
Dec 2025	2
Jan 2026	0
Feb 2026	0
Mar 2026	0
Apr 2026	0
May 2026	372

Rekap Tahunan (5 Tahun Terakhir)

Menggunakan kolom tahun pada dokumen.

Tahun	Jumlah Dokumen
2022	55
2023	14
2024	40
2025	34
2026	0