Rekapitulasi Produk Hukum

Untuk kelancaran tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dipandang perlu membuat Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Dalam rangka tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara khususnya dalam hal pemberian honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Barito Utara, maka untuk lebih efektif dan efesiennya pembiayaan dipandang perlu menetapkan standar honorarium bagi Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Barito Utara .

Sehubungan dengan akan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, perlu dilakukan perubahan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Penetapan dan pengesahan Segmen Batas Kelurahan Lanjas dengan Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara

Dalam rangka Pemanfaatan kembali dana non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas se Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

Sehubungan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ,maka peraturan Bupati Barito Utara nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati Barito Utara

Perlunya menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara tentang anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan maka perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 tahun 2018