Rekapitulasi Produk Hukum

Form penyaringan hasil dan daftar rekap produk hukum sesuai menu Rekapitulasi di situs referensi.

Form Pefilteran Hasil

Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.

Bentuk

Tahun Penetapan

Tentang / Perihal

Tahun Diundangkan

Record per Halaman

Reset

Total Produk Hukum

404

Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.

Berlaku

404

Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.

Tidak Berlaku

0

Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.

Rekap per Jenis Dokumen

Total dokumen per kategori.

7 jenis

Jenis	Jumlah
PE Peraturan Daerah	84
PE Peraturan Bupati	309
KE Keputusan Bupati	0
PE Peraturan Desa	0
PU Putusan Pengadilan	7
MO Monografi	0
LA Lain-lain	4

Status Dokumen

Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.

Ringkasan

Berlaku

404

Aktif

Tidak Berlaku

0

Tidak berlaku

Rekap lengkap bisa diunduh lewat tombol ekspor di bawah.

Daftar Rekapitulasi

Hasil sesuai filter yang dipilih.

404 data

Judul / Perihal	Bentuk	Tahun Penetapan	Tahun Diundangkan	Aksi
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAJUAN DANA BANTUAN HIBAH / BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BARITO UTARA Dalam rangka mengatasi permasalahan dan tertibnya pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara perlu membuat Standar Pelayanan Prosedur Pengajuan Dana Bantuan Hibah / Bantuan Sosial.\r\n	Peraturan Bupati	2013	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH Penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh harus sesuai perundang- undangan dan peraturan yang berlaku.	Peraturan Bupati	2013	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERASAL DARI KLAIM PT ASKES DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH Penerimaan yang berasal dari pembayaran kesehatan peserta Askes di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh adalah penerimaan Daerah Kabupaten Barito Utara	Peraturan Bupati	2013	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG POLA PENGEMBANGAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN BARITO UTARA Untuk pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan hasil usaha ternak pemerintah perlu diatur pola pengembangan dan mekanisme pengelolaan ternak pemerintah di Kabupaten \r\nBarito Utara.\r\n\r\n	Peraturan Bupati	2013	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan persaingan yang sehat serta menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi/terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan di Kabupaten Barito Utara, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peraturan Bupati	2013	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR Dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan kelompok usaha bersama dalam pengembangan usahanya, Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha.	Peraturan Bupati	2013	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Utara.\r\n	Peraturan Bupati	2014	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Lingkungan Hidup secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.	Peraturan Bupati	2014	-	Detail
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019-2039 Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor,daerah dan masyarakat serta memenuhi amanat Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah	2019	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018,Pasal 29 Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2019,Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 141/PMK.07/2019,Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/PMK.07/2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	2020	-	Detail

Rekap Bulanan (6 Bulan Terakhir)

Menggunakan tanggal unggah dokumen.

Bulan	Jumlah Dokumen
Mar 2026	0
Apr 2026	0
May 2026	371
Jun 2026	1
Jul 2026	16
Aug 2026	13

Rekap Tahunan (5 Tahun Terakhir)

Menggunakan kolom tahun pada dokumen.

Tahun	Jumlah Dokumen
2022	54
2023	13
2024	32
2025	30
2026	29