Rekapitulasi Produk Hukum

Penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh harus sesuai perundang- undangan dan peraturan yang berlaku.

Penerimaan yang berasal dari pembayaran kesehatan peserta Askes di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh adalah penerimaan Daerah Kabupaten Barito Utara

Untuk pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan hasil usaha ternak pemerintah perlu diatur pola pengembangan dan mekanisme pengelolaan ternak pemerintah di Kabupaten \r\nBarito Utara.\r\n\r\n

Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan persaingan yang sehat serta menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi/terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan di Kabupaten Barito Utara, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan kelompok usaha bersama dalam pengembangan usahanya, Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha.

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Utara.\r\n

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Lingkungan Hidup secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor,daerah dan masyarakat serta memenuhi amanat Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Daerah

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara perlu dilakukan perubahan.

Untuk mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi pada masa mendatang yang dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Ketenagakerjaan.