Rekapitulasi Produk Hukum

Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2018, sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 12 Tahun 2019, maka perlu menetapkan peraturan Buapti Barito Utara

bahwa pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara dari penjualan air minum sesuai\r\ntarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2007, sudah tidak mampu lagi membiayai kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara\r\n

Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan berdasarkan Perbup Nomor 33 Tahun 2018,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Nomor 11 Tahun 2019 dan dengan berlakunya PP Nomor 141 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018\r\n

Dalam rangka memberdayakan arsip untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya teknis tertib pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban daerah di lingkungan Kabupaten Barito Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mengembangkan potensi peserta didik dan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Untuk menjamin ketersedian arsip yang autentik dan mendinamiskan sistem kearsipan perlu menyusun kode klasifikasi kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Barito Utara

Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 namun tidak sesuai lagi dengan perkembangan jumlah menara Telekomunikasi di Kabupaten Barito Utara sehingga perlu dilakukan perubahan\r\n

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah ,perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah beberapa kali diubah perlu menetapkan Peraturan Bupati.

bahwa untuk percepatan pendaftaran tanah,Pemerintah telah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018,untuk mendukung hal tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara