Rekapitulasi Produk Hukum

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap asap rokok maka dipandang perlu menetapkan kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok yang diatur dalam Peraturan Bupati

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017,maka perlu menetapkan kembali tugas dan uraian tugas jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara

bahwa prostitui dan perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma agama,adat istiadat,kesusilaan dan hukum serta berdampak negatif terhadap kesehatan, sendi-sendi kehidupan keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara, juga merendahkan harkat dan martabat manusia, bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu upaya penanggulangan prostitusi dan perbutan asusila dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan , sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah

Bahwa untuk melakanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,perlu menetapkan Peraturan Bupati T

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan hasil pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

Bahwa Retribusi Daerah Merupakan salah satu sumber pendaptan daerah yang penting dan dalam rangka memenuhu ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 perlu membentu Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kab Barito Utara Nomor 3 Tahun 2018,perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,perlu menetapkan Peraturan Bupati