Rekapitulasi Produk Hukum

Sehubungan dengan adanya Program Nasional tentang Transformasi sosial dimana peran pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting dalam pengembangan perpustakaan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan

Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam rangka Pemberian Tunjangan Kesehatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 maka perlu diatur pedoman pelaksanaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa untuk melindungi informasi publik dan informasi berklasifikasi perlu melakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian

Bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan,sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 ,maka perlu menetapkan Peraaturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapam Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020\r\n

Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga dipandang perlu untuk mengubah struktur kelembagaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat

Bahwa berdasarkan hasil evaluas kelembagaan tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu untuk mengubah struktur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati

bahwa Pajak Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara , maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 diatas perlu dilakukan perubahan\r\n

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara.