Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.
Total Produk Hukum
Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.
Berlaku
Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.
Tidak Berlaku
Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.
Total dokumen per kategori.
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
|
PE
Peraturan Daerah
|
88 |
|
PE
Peraturan Bupati
|
321 |
|
KE
Keputusan Bupati
|
0 |
|
PE
Peraturan Desa
|
0 |
|
PU
Putusan Pengadilan
|
7 |
|
MO
Monografi
|
0 |
|
LA
Lain-lain
|
4 |
Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.
Berlaku
Tidak Berlaku
Hasil sesuai filter yang dipilih.
| Judul / Perihal | Bentuk | Tahun Penetapan | Tahun Diundangkan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN BARITO UTARA
Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai dan danau, penataan dan penertiban bangunan air, menjaga sarana dan prasarana alur pelayaran lalu lintas angkutan sungai dan danau diperlukan adanya pengaturan dan pembinaan atas penyelenggaraan kegiatan di sektor lalu lintas angkutan sungai dan danau.
|
Peraturan Daerah | 2005 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
bahwa untuk tertib, terkendali dan efesien serta efektifnya penyelenggaraan kegiatan Pemenntahan di Kabupaten Barito utara, diperlukan sistem pengendalian intem Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
|
Peraturan Bupati | 2010 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA
Berdasarkan hasil pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara.
|
Peraturan Bupati | 2014 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020,Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/PMK.07/2020,Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 6/K.7/2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2020 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN BARITO UTARA
bahwa untuk tertib dan lancamya pelaksanaan Program Naslonal Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Utara, perlu adanya Pedoman Umum\r\npelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat\r\n(PNPM) Mandiri Perdesaan.\r\n
|
Peraturan Bupati | 2010 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah,Penelitian dan Pengembangan, dipandang perlu mengubah struktur kelembagaan Badan perencanaan Pembangunan Daerah,Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
|
Peraturan Bupati | 2020 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan, dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, yang salah satu bentuknya dengan menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi.\r\n
|
Peraturan Daerah | 2005 | - | Detail |
|
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa
Tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
|
Peraturan Bupati | 2023 | - | Detail |
|
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi pelayanan pasar tradisional dan modern.
|
Peraturan Daerah | 2022 | - | Detail |
|
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Perencanaan pembangunan daerah dan strategi prioritas.
|
Peraturan Bupati | 2024 | - | Detail |
Menggunakan tanggal unggah dokumen.
| Bulan | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| May 2026 | 371 |
| Jun 2026 | 1 |
| Jul 2026 | 16 |
| Aug 2026 | 13 |
| Sep 2026 | 15 |
| Oct 2026 | 1 |
Menggunakan kolom tahun pada dokumen.
| Tahun | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| 2022 | 54 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 40 |
| 2026 | 35 |