Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing
Lebih LanjutPemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara mengadakan rapat pembahasan upah pungut pajak dan retribusi daerah
Lebih LanjutKemenkumham Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah pada hari Senin, Tanggal 11 September 2023.
Lebih LanjutDemokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih dalam pemilihan umum
Lebih LanjutPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya kembali mengadakan persidangan sengketa tata usaha negara pada hari senin 25 september 2023. Dalam sidang lanjutan Perkara No 12/G/2023/PTUN.PLK di PTUN Palangkaraya.
Lebih LanjutPemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti penilaian interviu sebagai salah satu tahapan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tanggal 25 September 2023 secara daring.
Lebih LanjutPemerintah Kabupaten Barito utara mengadakan rapat dalam rangka memenuhi permintaan dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Barito Utara.
Lebih Lanjutsistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas. restitusi dan kompensasi.
Lebih LanjutPerlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Oleh Sebab itu, perlu sinergitas antara pemangku kepentingan. diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah bersama DPRD memprioritaskan Pembentukan Perda mengenai Penyandang Disabilitas dalam Propemperda Tahun 2024 dan menetapkan Perda mengenai Penyandang Disabilitas tahun 2024.
Lebih LanjutPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai peradilan administrasi di Indonesia merupakan perwujudan salah satu pilar negara hukum (rechtstaat), yang bertujuan menyediakan sarana perlindungan bagi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau penguasa
Lebih Lanjut