Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingat pemeriksaan, menurut tatacara yang di atur dalam undang-undang ini. Jelas bahwa tersangka sejak dalam tahap pemeriksaan dipenyidikan sudah dapat memperoleh haknya, salah satunya adalah hak untuk mendapat bantuan hukum atau penasihat hukum.
Lebih LanjutArtificial Intelligence atau yang sering kita kenal dengan sebutan “AI” adalah bidang dalam ilmu komputer yang berkaitan dengan pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. AI ini bertujuan untuk membuat komputer mampu berpikir, belajar, dan melakukan tugas-tugas seperti pengenalan wicara, penglihatan komputer, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.
Lebih LanjutJurnalis adalah individu yang bekerja dalam bidang jurnalisme yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyunting, dan menyebarkan informasi berita kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform online. Tugas jurnalis termasuk melaporkan berita, mewawancarai narasumber, melakukan riset, dan menjaga integritas dalam penyajian informasi. Jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi terkini dan fakta kepada publik.
Lebih LanjutBerdasarkan surat undangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 005/682/Bid.I/DP3APPKB Tanggal 4 Oktober 2023, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Menugaskan Penyuluh Hukum Ibu Eli Suswita Heni, S.H untuk turut serta dalam mengikuti Bimbingan Teknis dalam Rangka Sertifikasi SDM terkait Konvensi Hak Anak (KHA) di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan secara daring zoom meeting pada tanggal 10 Oktober s/d 12 Oktober 2023.
Lebih Lanjutkegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan TA 2024 melalui Aplikasi SIPD RI kegiatan ini diikuti 435 orang yang terdiri dari Beberapa Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta pejabat dan atau pegawai operator yang membidangi Perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dimulai dari tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 02 Nopember 2023. Adapun narasumber berasal dari Tim SIPD RI Kementerian Dalam Negeri.
Lebih LanjutRapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Barito Utara. Pengharmonisasian tiga Rancangan Peraturan Daerah, yaitu: Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Pemberian Beasiswa dan Kepemudaan.
Lebih LanjutASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan ASN diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Lebih LanjutPeraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah ditetapkan pada tanggal 11 September 2023 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan mengenai standar harga satuan regional untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Lebih LanjutPresiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut tanggal 31 Oktober 2023, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lebih LanjutPemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengadakan Kegiatan Focus Group Discussion untuk Penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara pada tanggal 14 November 2023 bertempat di Aula Rapat Kantor Kecamatan Teweh Tengah bersama dengan Tim Narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Lebih Lanjut