KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 DAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024
Lebih LanjutSEKRETARIS DAERAH BARITO UTARA BESERTA JAJARANNYA MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI (RAKOR) PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DAN PELUNCURAN INDIKATOR MCP TAHUN 2023 MELALUI ZOOM MEETING
Lebih LanjutLATAR BELAKANG PEMBENTUKAN DESA SADAR HUKUM ANTARA LAIN PENETAPAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (DSH/KSH) MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA BERSAMA UNTUK MENGUATKAN KEBERADAAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM.
Lebih LanjutUNDANG-UNDANG ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA PRESIDEN.
Lebih LanjutMENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA(KUHper) DALAM PASAL 1313 SUATU PERJANJIAN ADALAH SUATU PERBUATAN DENGAN MANA SATU ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TERHADAP SATU ORANG ATAU LEBIH. NAMUN TIDAK BISA DILAKUKAN SEMUDAH ITU. INI YANG MENJADI DASAR PERBEDAAN ANTARA PERJANJIAN DAN MOU.
Lebih LanjutPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 238, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6841) DITETAPKAN MENJADI UNDANG-UNDANG YANG MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN YAITU TANGGAL 31 MARET 2023
Lebih LanjutMenteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, mengatakan bahwa cuti bersama bersifat fakultatif bagi perusahaan swasta. sedangkan bagi PNS, cuti bersama yang telah ditentukan pemerintah tidak bersifat fakultatif sehingga tidak akan memotong jatah cuti tahunan bagi PNS. Untuk karyawan swasta, aturan mengenai cuti bersama tergantung pada peraturan perusahaan masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawannya.
Lebih LanjutDIJELASKAN DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Lebih LanjutPEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA MELAKSANAKAN RAPAT TINDAK LANJUT SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Lebih LanjutBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara hadiri Rapat Diskusi dan Pembahasan Indikator Kuesioner UI GreenCityMetric 2023 di Ruang Rendalbang BappedaLitbang Muara Teweh
Lebih Lanjut