Rekapitulasi Produk Hukum

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 DAN MENINDAKLANJUTI KETENTUAN PASAL 35 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH MAKA PERLU DIBUAT PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Untuk mewujudkan Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan dalam negeri nomor 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi, yang diatur dalam Peraturan Bupati

Dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran dan pengawasan antara pusat dan daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintrah Daerah Tahun 2026.

bahwa dalam rangka pemberian pedoman penyelenggaraan karang taruna perlu disusun ketentuan yang mengatur kedudukan tugas dan fungsi serta hal-hal lain yang terkait dengan program dan pemberdayaan karang taruna

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Pengedalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 pada ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati