Rekapitulasi Produk Hukum

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan dalam negeri nomor 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi, yang diatur dalam Peraturan Bupati

Dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran dan pengawasan antara pusat dan daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintrah Daerah Tahun 2026.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2025 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Untuk memenuhi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 dan bahwa Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tanggung jawab, tertib administrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Serentak dan Antar Waktu

Bahwa untuk tertibnya administrasi keuangan dalam pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Barito Utara , perlu menetapkan Peraturan Bupati