Rekapitulasi Produk Hukum

Bahwa objek retribusi Rumah Potong Hewan belum terakomodir, sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011

Untuk mewujudkan Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan nilai Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bahwa berkenaan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 343 ayat 1 butir a dan b pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 bulan September tahun 2021,perlu menetapkan Peraturan Daerah

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi, yang diatur dalam Peraturan Bupati

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024, dan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ,Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024.