Rekapitulasi Produk Hukum

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 DAN MENINDAKLANJUTI KETENTUAN PASAL 35 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH MAKA PERLU DIBUAT PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Untuk mewujudkan Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan dalam negeri nomor 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi, yang diatur dalam Peraturan Bupati

Dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran dan pengawasan antara pusat dan daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintrah Daerah Tahun 2026.

Sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan tugas khususnya pada tugas pada Seksi Tata Pemerintahan dan uraian tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu menyesuaiakn kembali uraian tugas dengan menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk diselaraskan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kab. Barito Utara Tahun 2018-2023, perlu dilakukan penyesuaian .