Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.
Total Produk Hukum
Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.
Berlaku
Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.
Tidak Berlaku
Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.
Total dokumen per kategori.
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
|
PE
Peraturan Daerah
|
12 |
|
PE
Peraturan Bupati
|
3 |
|
KE
Keputusan Bupati
|
0 |
|
PE
Peraturan Desa
|
1 |
|
PU
Putusan Pengadilan
|
1 |
|
MO
Monografi
|
0 |
|
LA
Lain-lain
|
372 |
Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.
Berlaku
Tidak Berlaku
Hasil sesuai filter yang dipilih.
| Judul / Perihal | Bentuk | Tahun Penetapan | Tahun Diundangkan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 pada ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2015 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU
Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Serentak dan Antar Waktu
|
Lain-lain | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT ATAU OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup sumber daya manusia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG BUDAYA KERJA PEMERINTAH KABUPATN BARITO UTARA
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yag menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) sehingga untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi,etos kerja, tanggung jawab,etika dan moral segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara terencana,sistematis dan terpadu sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati
|
Lain-lain | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANG TARUNA
bahwa dalam rangka pemberian pedoman penyelenggaraan karang taruna perlu disusun ketentuan yang mengatur kedudukan tugas dan fungsi serta hal-hal lain yang terkait dengan program dan pemberdayaan karang taruna
|
Lain-lain | 2021 | - | Detail |
|
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 , sebagaimana telah dirubah beberapa kali trakhir dengan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 maka perlu dibuat Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
|
Lain-lain | 2025 | - | Detail |
Menggunakan tanggal unggah dokumen.
| Bulan | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| Dec 2025 | 2 |
| Jan 2026 | 0 |
| Feb 2026 | 0 |
| Mar 2026 | 0 |
| Apr 2026 | 0 |
| May 2026 | 372 |
Menggunakan kolom tahun pada dokumen.
| Tahun | Jumlah Dokumen |
|---|---|
| 2022 | 55 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 40 |
| 2025 | 34 |
| 2026 | 0 |