Rekapitulasi Produk Hukum

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017,maka perlu menetapkan kembali tugas dan uraian tugas jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap asap rokok maka dipandang perlu menetapkan kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok yang diatur dalam Peraturan Bupati

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dalam upaya menuju kepemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Barito Utara, perlu diatur Pedoman Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka efektifitas temuan hasil pemeriksaan aparat\r\npelaksanaan tindak lanjut pengawasan fungsional di \r\nKabupaten Barito Utara, dirasa perlu menetapkan prosedur pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan\r\nfungsional pemerintah di Kabupaten Barito Utara.

Bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur ,infrastruktur dan sistem informasi berbasis elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati