Rekapitulasi Produk Hukum

bahwa dalam rangka pemberian pedoman penyelenggaraan karang taruna perlu disusun ketentuan yang mengatur kedudukan tugas dan fungsi serta hal-hal lain yang terkait dengan program dan pemberdayaan karang taruna

Dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu,perlu menetapkan Peraturan Bupati\r\n

Bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu ,diperlukan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa besarnya tarif retribusi parkir sesuai peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Reribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dtinjau lagi dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 pada ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ,perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d,Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Daerah.