Rekapitulasi Produk Hukum

Untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Utara, perlu adanya Pedoman Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan\r\ndaerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik perlu pedoman hubungan kerja organisasi perangkat daerah.\r\n

Sarang burung walet merupakan salah satu potensi daerah yang pengusahaan dan pengelolaannya perlu dituangkan dalam sebuah peraturan, selaras dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, aktifitas pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya ditengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang maka perlu adanya peraturan dalam rangka pembinaan pengendalian dan penertiban.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 , perlu menetapkan Peraturan Bupati

Berdasarkan Peratutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2020 telah ditetapkan. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PK.07/2020,Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 350/P/2020 ,Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 419/P/2020,dan Keputusan Gubernur kalimantan Tengah Nomor 188.45/280/2019 perlu menetapkan peraturan Bupati

bahwa untuk melaksanakan ketetuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara , perlu mnetapkan Peraturan Bupati

Bahwa besarnya tarif retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2003 Nomor 6 Seri C sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Perekonomian sekarang, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.\r\n

Dalam rangkaoptimalisasi penyelenggaraan pelayanan Publik,serta terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan dampak akibat musibah bencana bencana alam/sosial dikabupaten Barito Utara perlu diatur Tata Cara Pemberian/penggunaan Belanja tidak terduga.

Penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara, mencakup pula keseluruhan urusan di bidang pendanaan untuk pembangunan, dipandang perlu menggali sumber pendapatan asli daerah.