Rekapitulasi Produk Hukum

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan beberapa potensi sumber pendapatan daerah, perlu dibentuk perusahaan daerah.

Untuk melaksanakan maksud Pasal 24 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan\r\nberbasis sumber daya local di Kabupaten Barito Utara merupakan Pemanfaatan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi, gerakan dimaksud untuk memberikan dorongan\r\ndan inisiatif pada penyediaan produk pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kabupaten Barito Utara yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi.\r\n\r\n

Untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang berada pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan statusnya.\r\n

Untuk mencegah dan mengantisipasi musibah kecelakaan kapal dan menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan serta kelancaran lalu lintas angkutan sungai di wilayah Kabupaten Barito Utara sehingga perlu adanya pengaturan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dalam upaya menuju kepemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Barito Utara, perlu diatur Pedoman Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.\r\n

Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan sungai di wilayah Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan kawasan tambat, labuh kapal laut dan, rakit kayu di sungai Barito dalam wilayah Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu dilakukan penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.