Rekapitulasi Produk Hukum

Form penyaringan hasil dan daftar rekap produk hukum sesuai menu Rekapitulasi di situs referensi.

Form Pefilteran Hasil

Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.

Bentuk

Tahun Penetapan

Tentang / Perihal

Tahun Diundangkan

Record per Halaman

Reset

Total Produk Hukum

390

Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.

Berlaku

389

Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.

Tidak Berlaku

1

Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.

Rekap per Jenis Dokumen

Total dokumen per kategori.

7 jenis

Jenis	Jumlah
PE Peraturan Daerah	12
PE Peraturan Bupati	3
KE Keputusan Bupati	0
PE Peraturan Desa	1
PU Putusan Pengadilan	1
MO Monografi	0
LA Lain-lain	372

Status Dokumen

Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.

Ringkasan

Berlaku

389

Aktif

Tidak Berlaku

1

Tidak berlaku

Rekap lengkap bisa diunduh lewat tombol ekspor di bawah.

Daftar Rekapitulasi

Hasil sesuai filter yang dipilih.

390 data

Judul / Perihal	Bentuk	Tahun Penetapan	Tahun Diundangkan	Aksi
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BATARA MEMBANGUN KABUPATEN BARITO UTARA Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan beberapa potensi sumber pendapatan daerah, perlu dibentuk perusahaan daerah.	Lain-lain	2011	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME Untuk melaksanakan maksud Pasal 24 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati	Lain-lain	2011	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan\r\nberbasis sumber daya local di Kabupaten Barito Utara merupakan Pemanfaatan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi, gerakan dimaksud untuk memberikan dorongan\r\ndan inisiatif pada penyediaan produk pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kabupaten Barito Utara yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi.\r\n\r\n	Lain-lain	2011	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA Untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang berada pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan statusnya.\r\n	Lain-lain	2011	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BARITO UTARA Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.\r\n	Lain-lain	2013	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN KAWASAN TAMBAT, LABUH KAPAL LAUT DAN RAKIT KAYU DI SUNGAI BARITO DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan sungai di wilayah Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan kawasan tambat, labuh kapal laut dan, rakit kayu di sungai Barito dalam wilayah Kabupaten Barito Utara.	Lain-lain	2013	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP ANGKUTAN KAPAL YANG BERLAYAR DI PERAIRAN PEDALAMAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA Untuk mencegah dan mengantisipasi musibah kecelakaan kapal dan menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan serta kelancaran lalu lintas angkutan sungai di wilayah Kabupaten Barito Utara sehingga perlu adanya pengaturan oleh Pemerintah Daerah.	Lain-lain	2012	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dalam upaya menuju kepemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Barito Utara, perlu diatur Pedoman Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara.	Lain-lain	2012	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Lain-lain	2012	-	Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA Berdasarkan hasil pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu dilakukan penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.	Lain-lain	2014	-	Detail

Rekap Bulanan (6 Bulan Terakhir)

Menggunakan tanggal unggah dokumen.

Bulan	Jumlah Dokumen
Dec 2025	2
Jan 2026	0
Feb 2026	0
Mar 2026	0
Apr 2026	0
May 2026	372

Rekap Tahunan (5 Tahun Terakhir)

Menggunakan kolom tahun pada dokumen.

Tahun	Jumlah Dokumen
2022	55
2023	14
2024	40
2025	34
2026	0