Rekapitulasi Produk Hukum

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Adat merupakan nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena itu perlu dipelihara dan dibina secara terus menerus. Untuk melestarikan, mengembangkan dan menegakkan budaya “Rumah Betang” dan “Belom Bahadat” (hidup beradat) serta guna terselenggaranya kehidupan adat istiadat yang baik di Daerah Kabupaten Barito Utara, perlu dilakukan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat, sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam menyelenggarakan hukum adat di Kabupaten Barito Utara.\r\n

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara, perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Dalam rangka mengatasi permasalahan dan tertibnya pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara perlu membuat Standar Pelayanan Prosedur Pengajuan Dana Bantuan Hibah / Bantuan Sosial.\r\n

Penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh harus sesuai perundang- undangan dan peraturan yang berlaku.

Penerimaan yang berasal dari pembayaran kesehatan peserta Askes di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh adalah penerimaan Daerah Kabupaten Barito Utara

Untuk pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan hasil usaha ternak pemerintah perlu diatur pola pengembangan dan mekanisme pengelolaan ternak pemerintah di Kabupaten \r\nBarito Utara.\r\n\r\n

Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan persaingan yang sehat serta menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi/terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan di Kabupaten Barito Utara, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan kelompok usaha bersama dalam pengembangan usahanya, Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha.

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Utara.\r\n