Rekapitulasi Produk Hukum

Form penyaringan hasil dan daftar rekap produk hukum sesuai menu Rekapitulasi di situs referensi.

Form Pefilteran Hasil

Saring rekap produk hukum berdasarkan bentuk, tahun, dan perihal.

Reset

Total Produk Hukum

390

Seluruh dokumen yang tercatat pada sistem JDIH.

Berlaku

389

Peraturan yang statusnya masih aktif/berlaku.

Tidak Berlaku

1

Dokumen dengan status dicabut/ubah atau tidak berlaku.

Rekap per Jenis Dokumen

Total dokumen per kategori.

7 jenis
Jenis Jumlah
PE Peraturan Daerah
12
PE Peraturan Bupati
3
KE Keputusan Bupati
0
PE Peraturan Desa
1
PU Putusan Pengadilan
1
MO Monografi
0
LA Lain-lain
372

Status Dokumen

Distribusi status berlaku vs tidak berlaku.

Ringkasan

Berlaku

389

Aktif

Tidak Berlaku

1

Tidak berlaku

Daftar Rekapitulasi

Hasil sesuai filter yang dipilih.

390 data
Judul / Perihal Bentuk Tahun Penetapan Tahun Diundangkan Aksi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN ADAT DAYAK
Adat merupakan nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena itu perlu dipelihara dan dibina secara terus menerus. Untuk melestarikan, mengembangkan dan menegakkan budaya “Rumah Betang” dan “Belom Bahadat” (hidup beradat) serta guna terselenggaranya kehidupan adat istiadat yang baik di Daerah Kabupaten Barito Utara, perlu dilakukan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat, sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam menyelenggarakan hukum adat di Kabupaten Barito Utara.\r\n
 Lain-lain 2002 - Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara.
 Lain-lain 2014 - Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Utara.\r\n
 Lain-lain 2014 - Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA
Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Lingkungan Hidup secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.
 Lain-lain 2014 - Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH DI KABUPATEN BARITO UTARA
Dalam rangka efektifitas temuan hasil pemeriksaan aparat\r\npelaksanaan tindak lanjut pengawasan fungsional di \r\nKabupaten Barito Utara, dirasa perlu menetapkan prosedur pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan\r\nfungsional pemerintah di Kabupaten Barito Utara.
Lain-lain 2013 - Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAJUAN DANA BANTUAN HIBAH / BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BARITO UTARA
Dalam rangka mengatasi permasalahan dan tertibnya pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara perlu membuat Standar Pelayanan Prosedur Pengajuan Dana Bantuan Hibah / Bantuan Sosial.\r\n
 Lain-lain 2013 - Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH
Penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh harus sesuai perundang- undangan dan peraturan yang berlaku.
 Lain-lain 2013 - Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERASAL DARI KLAIM PT ASKES DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH
Penerimaan yang berasal dari pembayaran kesehatan peserta Askes di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh adalah penerimaan Daerah Kabupaten Barito Utara
 Lain-lain 2013 - Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG POLA PENGEMBANGAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN BARITO UTARA
Untuk pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan hasil usaha ternak pemerintah perlu diatur pola pengembangan dan mekanisme pengelolaan ternak pemerintah di Kabupaten \r\nBarito Utara.\r\n\r\n
 Lain-lain 2013 - Detail
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan persaingan yang sehat serta menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi/terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan di Kabupaten Barito Utara, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 Lain-lain 2013 - Detail

Rekap Bulanan (6 Bulan Terakhir)

Menggunakan tanggal unggah dokumen.

Unduh Excel
Bulan Jumlah Dokumen
Dec 2025 2
Jan 2026 0
Feb 2026 0
Mar 2026 0
Apr 2026 0
May 2026 372

Rekap Tahunan (5 Tahun Terakhir)

Menggunakan kolom tahun pada dokumen.

Unduh Excel
Tahun Jumlah Dokumen
2022 55
2023 14
2024 40
2025 34
2026 0