Rekapitulasi Produk Hukum

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020,perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa kesehatan bayi,anak balita,anak dan wanita usia subur merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu daerah ,untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mempertahankan diperlukan tindakan imunisasi dan demi kepastian hukum maka perlu adanya pedoman pelakanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020,Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/PMK.07/2020,Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 6/K.7/2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ,maka perlu menetapkan Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa BDB merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue,dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan/atau Aedes albopictus yang hingga saat ini belum ada obat dan vaksinnya, bahwa kasus DBD cenderung meningkat sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d,Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah

Bahwa mekanisme pelaporan atas penerimaan hibah oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten barito utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara berguna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun\r\n2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Utara.\r\n

Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.