Rekapitulasi Produk Hukum

bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan,dan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Peraturan Bupati tersebut di atas perlu dilakukan perubahan dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara

Bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur ,infrastruktur dan sistem informasi berbasis elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka efektifitas temuan hasil pemeriksaan aparat\r\npelaksanaan tindak lanjut pengawasan fungsional di \r\nKabupaten Barito Utara, dirasa perlu menetapkan prosedur pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan\r\nfungsional pemerintah di Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap asap rokok maka dipandang perlu menetapkan kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok yang diatur dalam Peraturan Bupati

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017,maka perlu menetapkan kembali tugas dan uraian tugas jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara

Bahwa untuk mendukung upaya perbaikan gizi dalam hal penurunan stunting diperlukan pedoman untuk memberikan arah dan landaan hukum dalam pelaksanaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara

untuk memenuhu ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2019 ,perlu menetapkan Peraturan Bupati

Untuk melaksanakan ketentuan PAsal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa,perlu menetapkan Peraturan Bupati

Dalam rangka pemanfaatan kembali dana non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada Puskesmas perlu menetapkan Peraturan Bupati

air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ,bahwa target capaian penyediaan air minum dan sanitasi daerah masih mengalami berbagai kendala sehingga dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan sanitasi perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati