Rekapitulasi Produk Hukum

Kebijakan Akutansi, Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan dengan adanya perubahan jenis aset tetap dan jumlah harga pada Perbup Nomor 34 Tahun 2024 serta bahwa kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah.

Perlindungan Anak, Bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, bahwa pemerintah daerah , keluarga, kelompok organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab dan bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten Barito Utara maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Anak.

Dana Desa, Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke Tiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2026.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dan dalam rangka penguatan fungsi lembaga kemasyarakatan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk diselaraskan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kab. Barito Utara Tahun 2018-2023, perlu dilakukan penyesuaian .

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten dengan Peraturan Daerah

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Pengedalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara