Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kanwil Kalimantan Tengah bersama dengan Intansi SeKalimantan Tengah terkait melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024.

Dalam rangka penyebarluasan informasi serta mewujudkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang baik dan terintegrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2024 bertempat di Hotel Best Western Batang Garing Palangka Raya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Bapak Muhammad Mufid, Pemateri Perwakilan dari Pusat JDIHN BPHN Bapak Diden Priya Utama dan Bapak Faizal yusuf, Anggota JDIH dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi.

Acara tersebut di buka langsung oleh Bapak Muhammad Mufid selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, beliau memberikan sambutan dengan menekankan kepada seluruh hadirin akan pentingnya kehadiran dokumentasi dan informasi hukum yang andal dalam melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Bapak Mufid juga menghimbau serta mengajak seluruh anggota JDIH di Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat mengoptimalkan penggunaan sistem JDIH dalam meningkatkan kualitas layanan hukum di wilayahnya.

Pada acara tersebut Narasumber yang pertama yaitu Bapak Diden Priya Utama menyampaikan materi tentang perkembangan JDIHN terkini, menguraikan Peran JDIH dalam memberikan informasi yang akurat dan dapat memberikan layanan terpercaya bagi masyakat, selain itu juga dapat memberikan dukungan dalam Penilain Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selanjutnya beliau menyampaiankan kategori penilaian Pengelolaan JDIH untuk Tahun 2024. Selanjutnya narasumber yang kedua memberikan pemaparan tentang aspek teknis terkait pengelolaan JDIH serta evaluasi pengelolaan JDIH di Kalimantan Tengah.

Jadi, garis besar yang disampaikan oleh narasumber pada kegiatan ini adalah Pentingnya Peran JDIH dalam mendukung pembinaan hukum serta menguraikan peran JDIH dalam mendukung Penilain Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), lebih lanjut dipaparkan juga Kategori penilaian JDIH yang akan menjadi focus untuk tahun 2024, salah satunya yaitu keaktifan laman JDIH termasuk url API, di sisi lain juga disampaikan aspek teknis terkait pengelolaan JDIH serta hasil evaluasi pengelolaan JDIH di Kalimantan Tengah, hal ini memberikan jelas bagaimana pengelolaan JDIH di daerah.

(Bagian Hukum)