Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara menghadiri kegiatan Pembinaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) bagi Sekretariat daerah se-Kalimantan Tengah serta Dialog Publik terkait Tindak Pidana Narkotika dan Psitropika dalam Perspektif Hukum Adat (Living Law) yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah di Aula Mentaya Kantor Wilayah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 202

Acara tersebut dihadiri oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan yaitu Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan. selanjutnya sebagai peserta acara yaitu Sekretariat Daerah dari berbagai Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Tengah menyampaikan tujuan kegiatan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait  adalah mendapatkan informasi dan pemahaman lebih akurat dan mendalam dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum di Daerah bagi seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga dapat meningkatkan nilai Indeks Reformasi Hukum di tahun 2024. Selain itu, kegiatan Dialog Publik bertujuan untuk menjadi wadah untuk menjaring masukan dari seluruh lapisan masyarakat yang menaruh perhatian besar pada reformasi hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran  sesuai dengan perkebangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan yang dibacakan oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan. selanjutnya dibacakan oleh panitia, 3 (tiga) Kabupaten/Kota penerima penghargaan atas Kepatuhan dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) / Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Tahun 2023, termasuk salah satunya yaitu Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang juga mendapatkan 1 (satu) penghargaan lain sebagai apresiasi atas pemenuhan data dukung Indeks Refomasi Hukum Tahun 2023 dengan nilai tertinggi se – Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan kegiatan Pembinaan Indeks Reformasi Hukum oleh Analis Hukum Ahli Utama BPHN Bambang Iriana Djajaatmadja,
Analis Hukum Madya Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Risma Sari, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Andriana Krisnawati, Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah Joko Martanto, perwakilan pegawai dari Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah, serta perwakilan pegawai dari Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah.

(Bagian Hukum)