BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BARITO UTARA HADIRI KEGIATAN PENDAMPINGAN ASSESMENT DAN PEMENUHAN DATA DUKUNG INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAHAN DAERAH DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Bertempat di Aula Mentaya Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Palangkaraya, pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memberikan Pembinaan, Penguatan, dan Pendampingan Assessment serta Pemenuhan Data Indeks Reformasi Hukum untuk Sekretariat Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang HAM, Kepala Bidang Hukum, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembagan Hukum dan HAM, Perwakilan dari Bagian Hukum Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah, Perancang Peraturan Perundang-undangan , Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam sambutannya menyampaikan bahwa penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas.

Selanjutnya sebagai Narasumber, Analis Kebijakan Ahli Madya juga menyampaikan bahwa untuk mencapai sasaran RB perlu dilakukan penilaian indeks reformasi hukum (IRH) yang merupakan salah satu indikator penilaian reformasi Reformasi Birokrasi terkait program/area perubahan deregulasi kebijakan. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana urusan pemerintah dibidang hukum bertindak sebagai leading sector penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Sebagai Leading Sector inilah, Kantor Wilayah melaksanakan kegiatan Pembinaan, Penguatan, dan Pendampingan secara langsung guna Pemenuhan Data Indeks Reformasi Hukum serta verifikasi dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan IRH pada Pemerintah Daerah.

(Bagian Hukum / Difa Ayu Oktarina, S.H)