Yang melatar belakangi percepatan penyusunan raperda pajak daerah dan retribusi daerah adalah mengingat bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Pemerintah Daerah melakukan Rapat Koordinasi Lanjutan Percepatan Penyusunan Raperda Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bersama dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pak Eveready Noor di hadiri oleh beberapa Instansi terkait di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara lantai 1 pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023.

Yang melatar belakangi percepatan penyusunan raperda pajak daerah dan retribusi daerah adalah mengingat bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan memperhatikan potensi Kabupaten Barito Utara dan bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara serta menyesuaikan dengan hasil pemetaan potensi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta bahwa untuk melaksanakan ketentuan 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Sehingga berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Utara Merasa perlu untuk Menyusun Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

 

 (Bagian Hukum/Asteriana Afiati, SH)