Rekapitulasi Produk Hukum

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 175 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan atara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 DAN MENINDAKLANJUTI KETENTUAN PASAL 35 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH MAKA PERLU DIBUAT PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Untuk mewujudkan Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan dalam negeri nomor 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi, yang diatur dalam Peraturan Bupati

Dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran dan pengawasan antara pusat dan daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintrah Daerah Tahun 2026.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2025 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati