Rekapitulasi Produk Hukum

Dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberatantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberanasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Bahwa untuk memenuhi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan atara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berkenaan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara maka perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, bahwa wilayah Kabupaten Barito Utara merupakan daerah rawan bencana banjir dan dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 - 2028

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 DAN MENINDAKLANJUTI KETENTUAN PASAL 35 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH MAKA PERLU DIBUAT PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan dalam negeri nomor 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati