Rekapitulasi Produk Hukum

Bahwa besarnya tarif retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2003 Nomor 6 Seri C sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Perekonomian sekarang, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.\r\n

Dalam rangka memberdayakan arsip untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya teknis tertib pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban daerah di lingkungan Kabupaten Barito Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan berdasarkan Perbup Nomor 33 Tahun 2018,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Nomor 11 Tahun 2019 dan dengan berlakunya PP Nomor 141 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018\r\n

Dalam rangka tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara khususnya dalam hal pemberian honorarium Panitia atau Tim dan sejenisnya bagi\r\nPejabat/Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka untuk lebih efektif dan efesiennya pembiayaan dipandang perlu menetapkan standar honorarium bagi seorang Pejabat /\r\nPegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.\r\n

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan, dipandang perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu

bahwa DPRD bersama Bupati Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,penyempurnaan dilakukan agar Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020

bahwa perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dalam upaya menuju kepemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Barito Utara, perlu diatur Pedoman Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan maka perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 tahun 2018

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara tentang anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019