Rekapitulasi Produk Hukum

Bahwa kesehatan merupakan hak setiap masyarakat dan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat serta berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.\r\n

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024 dan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 maka perlum menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentangf Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024, dan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ,Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan daerah di Kabupaten Barito Utara berjalan lancar maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bahwa Lingkungan Hidup adalah warisan alam yang penting dan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena itu dalam rangka mewujudkan kota yang ramah lingkungan dan memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang gerakan Kampung Hijau.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 181 Peraturan Daerah Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Bentuk Sinergi Antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 dan berkenaan adanya perkembangan yang tidak sesuai denganasumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yag menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) sehingga untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi,etos kerja, tanggung jawab,etika dan moral segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara terencana,sistematis dan terpadu sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati