Rekapitulasi Produk Hukum

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Lingkungan Hidup secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor,daerah dan masyarakat serta memenuhi amanat Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Daerah

Untuk mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi pada masa mendatang yang dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendanai Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Baru Muara Teweh dan Jembatan Penyeberangan di Muara Teweh, Pemerintah Daerah membentuk Dana Cadangan.

Untuk kelancaran tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dipandang perlu membuat Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya

Dalam rangka memberikan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah, maka keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Bersama Menteri Agaria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri , Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 560-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Barito Utara.