Rekapitulasi Produk Hukum

Dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan kelompok usaha bersama dalam pengembangan usahanya, Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendanai Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Baru Muara Teweh dan Jembatan Penyeberangan di Muara Teweh, Pemerintah Daerah membentuk Dana Cadangan.

bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya

Dalam rangka memberikan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah, maka keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Bersama Menteri Agaria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri , Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 560-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Barito Utara.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara.