Rekapitulasi Produk Hukum

Dalam rangka pelaksanaan salah satu strategi kebijakan daerah dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan sebagai langkah awal dalam memberikan dorongan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal maka perrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan Keluarga.

Untuk menggalang usaha pemeliharaan jalan menjamin kelancaran angkutan penumpang dan barang, maka perlu memberikan pengaturan terhadap pemakaian jalan dan bongkar muat barang di Kabupaten Barito Utara.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan Daerah Batara Membangun telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan Daerah Batara Membangun, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2016, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan Daerah Batara Membangun perlu dilakukan perubahan.\r\n

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara berguna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun\r\n2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Utara.\r\n

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/762/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan dan adanya persamaan persepsi dalam penanganan pengelolaan serta untuk mempermudah dalam penetapan pemberian dana kepada Desa, maka perlu dilakukan pengaturan kebijakan melalui Pedoman Umum Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Utara.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018,Pasal 29 Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2019,Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 141/PMK.07/2019,Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/PMK.07/2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati

bahwa untuk tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.\r\n

bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Meteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010