Rekapitulasi Produk Hukum

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah setelah 1 (satu) Tahun berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, terdapat kekurang sinkronan beban kerja antar bidang dan seksi, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan analisis beban kerja dan analisis jabatan pada kelembagaan dinas dan badan. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008.

Bahwa untuk keseragaman nomenklatur dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik,perlu diatur kedudukan , tugas dan fungsi ,serta tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu melakukan penataan kembali kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara perlu disesuaikan lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan.\r\n

Sarang burung walet merupakan salah satu potensi daerah yang pengusahaan dan pengelolaannya perlu dituangkan dalam sebuah peraturan, selaras dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, aktifitas pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya ditengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang maka perlu adanya peraturan dalam rangka pembinaan pengendalian dan penertiban.

bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Meteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penyempurnaan/penyesuian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara berguna dan berhasil guna sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun\r\n2008, dipandang perlu membuat tugas dan uraian tugas jabatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Utara.\r\n

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berdasarkan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021